Desakan agar pemerintah untuk segera menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 mengemuka, salah satunya oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Alasannya, Kurikulum 2013 dinilai tidak berdasarkan konsep yang jelas, dan munculnya sejumlah persoalan dalam implementasinya seperti keterlambatan buku dan pelatihan guru yang terburu-buru.
"ICW menilai kekacauan penerapan Kurikulum 2013 adalah bentuk kelalaian pemerintah dalam menunaikan kewajibannya untuk menyediakan pendidikan bermutu. Menyikapi hal itu, ICW merekomendasikan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013," kata Siti Juliantari.
Menurut peneliti dari Divisi Monitoring Kebijakan Publik ICW itu, sejumlah persoalan muncul sejak pelaksanaan Kurikulum 2013 yang secara serentak diterapkan di semua sekolah mulai tahun ajaran 2014/2015. Pihaknya menyarankan agar kembali kepada Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) selalu menekankan bahwa buku Kurikulum 2013 dibagikan gratis kepada siswa. Buku Kurikulum 2013 dapat dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun sampai tahun ajaran baru dimulai belum dibagikan sehingga membuat orangtua dan siswa harus mengeluarkan biaya sendiri dengan fotokopi, membeli di toko buku, atau mengunduh dari internet.
Guru juga masih banyak yang belum mendapatkan pelatihan Kurikulum 2013. Menurut Juliantari, guru-guru hanya mengikuti pelatihan selama dua hari sampai satu minggu. Para guru mengeluhkan metode penilaian siswa yang mewajibkan guru membuat penilaian otentik berupa narasi untuk setiap siswa. Penilaian otentik ini menjadi persoalan bagi guru yang mengajar dengan jumlah siswa sangat banyak.
Sumber: sekolahdasar.net
